Disdukcapil Padang Genjot Kepemilikan KIA Lewat Layanan Jemput Bola di Sekolah
Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berkomitmen untuk melindungi hak konstitusional anak-anak di wilayah tersebut. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah percepatan dan perluasan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0 hingga menjelang 17 tahun di Kota Padang.
Kesadaran Masyarakat dan Capaian Target
Dalam rapat koordinasi di Kantor Disdukcapil Kota Padang, Kepala Ances Kurniawan mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Padang dalam mengurus KIA sangat tinggi. Capaian kepemilikan KIA di Kota Padang bahkan telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari total 266.000 anak yang wajib memiliki KIA, Kota Padang telah mencapai 70 persen, melewati target nasional sebesar 60 persen.
Untuk meningkatkan angka kepemilikan KIA yang masih tersisa 30 persen, Disdukcapil Kota Padang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan meluncurkan layanan inovatif “Jemput Bola” ke sekolah-sekolah. Melalui program ini, petugas akan mendatangi sekolah untuk mengambil foto anak secara langsung, memudahkan proses pengurusan KIA tanpa perlu lagi menyediakan pasfoto fisik.
Prosedur Pengurusan KIA
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Padang, Syafrida, mengimbau orang tua untuk memanfaatkan layanan “Jemput Bola” ini dengan memenuhi persyaratan yang mudah. Bagi anak usia 0-5 tahun, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, Kartu Keluarga, serta KTP kedua orang tua. Sedangkan bagi anak usia 5-17 tahun, tambahan pasfoto ukuran 2×3 cm sebanyak dua lembar diperlukan, kecuali menggunakan layanan jemput bola di sekolah.
KIA memiliki berbagai manfaat seperti memudahkan verifikasi identitas, membuka rekening tabungan, serta mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen penting lainnya. Diharapkan melalui kolaborasi lintas sektor ini, kepemilikan KIA di Kota Padang dapat mencapai 100 persen demi menjamin masa depan generasi muda yang lebih terjamin dan tertib administrasi kependudukan.