Pelapor Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Madiun Siap Beberkan Seluruh Data
Seorang penggiat anti korupsi bernama Sumadi siap memberikan keterangan kepada kejaksaan Negeri Madiun terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Madiun 2021-2025. Sumadi akan mengungkapkan seluruh data laporannya, termasuk temuan BPK dan potensi kerugian negara sekitar Rp 11 miliar serta adanya dugaan keterlibatan tiga pihak terkait kasus ini.
Persiapan Keterangan
Dalam klarifikasi melalui sambungan telepon pada Rabu (26/8/2026), Sumadi menegaskan kesiapannya untuk memberikan keterangan secara detail kepada pihak kejaksaan. Dia berharap agar penyidik dari Kejaksaan Madiun dapat bertindak tegas dan tidak ragu-ragu memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, terutama bagi inisiatornya.
Sumadi juga menyatakan bahwa ada upaya pengkondisian terhadap beberapa awak media oleh pihak-pihak tertentu terkait kasus korupsi ini. Meski demikian, dia tetap yakin akan dukungan jurnalis berintegritas untuk mengawal kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Madiun.
Ingatkan Kejari Madiun Bertindak Tegas
Sumadi pun memberikan peringatan berdasarkan kasus serupa di DPRD Kota Madiun periode 1999–2004, di mana seluruh anggota DPRD termasuk pimpinan dan 2 Sekretaris Dewan divonis bersalah karena kasus korupsi dana APBD. Dia berharap Kejaksaan Negeri Madiun dapat menuntaskan kasus ini dengan penuh integritas, seperti penanganan kasus sebelumnya di daerah lain.
Sawung Rehtomo selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun enggan memberikan komentar terkait dugaan keterlibatan 3 pihak yang dilaporkan Sumadi. Meskipun demikian, kasus ini mencuat setelah laporan dari Sumadi pada 13 Agustus 2026, yang kemudian diterima oleh Kejaksaan Madiun.
Kasi Intel Kejaksaan Madiun, Muhamad Fikri Nuriana, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera memanggil semua pihak terkait. Proses klarifikasi dan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengungkap kasus ini lebih lanjut.