Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada tanggal 30 Mei. Isu yang dibahas dalam seminar ini adalah spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil, yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat karena laporan dari amnesty mengenai pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel.
Ketua DHI Fisip UI, Asra Virgianita, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar ini dan mendorong para peserta, khususnya mahasiswa, untuk aktif memanfaatkan acara tersebut guna meningkatkan pemahaman tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil. Selain itu, dalam seminar ini, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo, juga memberikan penjelasan mengenai perlindungan data dan kebijakan lokalisasi data yang seharusnya diterapkan di Indonesia.
Pembicara lain dalam acara ini antara lain Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Brigjen. Pol. I Made Astawa; Pemimpin Redaksi GTV sekaligus Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan; Peneliti di The Habibie Center, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq; Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, J. Simon Runturambi; dan dosen Keamanan Internasional, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono. Mereka membahas tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital, serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Menyadap harus dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta keputusan untuk menyadap harus diambil secara etis dengan mempertimbangkan tujuan, ancaman yang mungkin timbul, dan kewenangan lembaga yang bersangkutan. Semua pembicara dalam seminar ini menyampaikan materi yang membuka wawasan tentang bagaimana mencapai keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital, serta pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan keamanan siber untuk memastikan keseimbangan tersebut.