Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pemblokiran 1.855 situs web yang melakukan kegiatan ilegal dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang tahun 2023. Tujuan dari pemblokiran ini adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
Plt. Kepala Bappebti, Kasan, mengungkapkan bahwa penawaran ilegal dalam perdagangan berjangka komoditi masih marak terjadi di Indonesia melalui berbagai media, seperti media sosial, situs web, dan aplikasi ponsel pintar. Kasan juga mengajak masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bappebti terus melakukan upaya preventif dan represif untuk menjaga keamanan masyarakat dari modus penipuan dan kerugian dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi ilegal. Masyarakat diminta untuk aktif melaporkan kegiatan ilegal di bidang PBK kepada Bappebti melalui saluran resmi media sosial atau langsung ke kantor Bappebti.
Aldison, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal yang telah diblokir oleh Bappebti dapat dinormalisasi jika pemilik situs tersebut berkomitmen untuk mengurus izin ke Bappebti.
Aldison juga menegaskan bahwa entitas ilegal yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia tanpa izin akan menghadapi langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bappebti mendukung pembinaan terhadap entitas ilegal agar patuh pada aturan yang berlaku dan mendorong iklim persaingan usaha yang sehat.
Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan legalitas perusahaan sebelum melakukan transaksi dalam bidang PBK. Untuk mengetahui legalitas pelaku usaha di bidang PBK, dapat mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/.