Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, bersama dengan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mendukung langkah pemerintah dalam membuat kebijakan penyaluran LPG subsidi yang tepat sasaran. Hal ini disebabkan setiap tahunnya, Pertamina menemukan indikasi pembelian LPG subsidi yang tidak wajar.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 saat Pertamina melakukan uji coba untuk menekan laju pembelian LPG subsidi, banyak ditemukan indikasi pembelian LPG yang tak wajar.
“Kami gunakan sistem, dan sistem ini terus kami sempurnakan. Sistem audit juga kami buat, sehingga pendataan ini perlu untuk verifikasi siapa yang berhak dan siapa yang selama ini mengkonsumsi LPG subsidi,” kata Riva di Kementerian ESDM, Rabu (3/1/2024).
Riva mengimbau kepada masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kilogram untuk menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke pangkalan. Hal ini berfungsi untuk verifikasi data. Jika belum mendaftar, Pertamina dan pemerintah masih membuka ruang untuk pendaftaran.
“Ini kita jalankan agar masyarakat tetap bisa mengakses LPG. Cukup sebutkan NIK saja,” kata Riva.
Melalui kebijakan ini, Riva berharap Pertamina bisa menekan beban subsidi hingga 10 persen dari total konsumsi LPG subsidi selama ini. Saat ini tercatat, total konsumsi LPG subsidi mencapai 8,6 juta ton. Padahal, kuota subsidi hanya 8 juta ton.
“Jadi kita harapkan dengan penyaluran yang lebih tepat kita bisa membantu mengurangi subsidi 6-10 persen,” kata Riva.
Sumber: Republika