JAKARTA – Badan Pangan Nasional terus mempercepat distribusi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat kembali normal di pasaran.
“Mengenai SPHP, Bapak Presiden sudah memerintahkan Badan Pangan Nasional bersama Bulog untuk mengeluarkan beras sebanyak 250 ribu ton. Biasanya dalam sebulan, anggaran kita sekitar 80 sampai 100 ribu ton, tetapi Bapak Presiden memerintahkan untuk meningkatkan menjadi 250 ribu ton,” kata Arief dikutip dari siaran persnya, Kamis (15/2/2024).
Perum Bulog telah mengalirkan pasokan beras SPHP ke ritel modern. Sampai tanggal 12 Februari, total pasokan beras SPHP telah mencapai 3.657 ton. Kantor Wilayah (Kanwil) dengan jumlah pasokan tertinggi antara lain DKI Jakarta & Banten 2.009 ton, Jawa Timur 637 ton, dan Jawa Tengah 192 ton.
Arief melanjutkan bahwa beras SPHP sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan pangan beras.
“Kita ingin masyarakat dapat dengan mudah menemukan beras Bulog di pasar modern dan pasar tradisional kembali. Dalam waktu seminggu ini, kita akan terus memenuhi pasar. Target penyaluran SPHP tahun ini adalah 1,2 juta ton,” ujarnya.
Lebih lanjut, program penyaluran beras Bulog ke Pusat Informasi Beras dan Pangan (PIBC) telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan dilanjutkan di tahun 2024. Harga beras medium (IR 64 III) di PIBC juga terkendali dengan baik. Pada tanggal 13 Februari, harga beras medium (IR 64 III) di PIBC adalah Rp10.654 per kilogram (kg) dengan total stok beras mencapai 33,7 ribu ton. Stok beras di PIBC saat ini berada di atas rata-rata normal dengan target stok minimal 30 ribu ton.
“Program intervensi lain yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras adalah bantuan pangan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu menarik permintaan beras di pasaran. Setelah hari pencoblosan Pemilu kemarin, bantuan pangan beras kita lanjutkan dan ada juga program GPM (Gerakan Pangan Murah) di berbagai daerah,” kata Arief.
Realisasi bantuan pangan beras sebelum dihentikan sementara hingga tanggal 7 Februari lalu, telah mencapai 185 ribu ton. Target penyaluran selama 2 bulan pertama di tahun 2024 adalah 440 ribu ton. Untuk GPM, selama bulan Januari 2024 telah dilaksanakan sebanyak 429 kali di 85 kabupaten kota. Sementara bulan Februari ini, GPM ditargetkan dilaksanakan sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara NFA dengan pemerintah daerah.
“Untuk ketersediaan stok, kita pastikan cukup. Tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu sampai ke hilir. Ketika produksi beras kita mencapai 3,5 juta ton atau lebih pada bulan Maret, harga beras bisa lebih baik. Namun, harga beras sekarang sulit menyamai seperti 2 tahun lalu. Ini karena biaya seperti pupuk, sewa lahan, biaya tenaga kerja, dan lainnya mengalami kenaikan,” tambah Arief.
(Sumber: Republika)