Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dalam wawancara dengan wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/4/2024), bahwa Program perlindungan sosial (Perlinsos) dilaksanakan pemerintah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk DPR-RI,” ujar Airlangga kepada wartawan.
Airlangga juga menjelaskan bahwa Program Perlinsos merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai kerentanan, terutama masyarakat miskin. Pada 2023, dampak El-Nino membuat harga pangan, khususnya beras, meningkat.
Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM disalurkan kepada 21,3 juta KPM dengan alokasi anggaran Rp18,1 triliun, sedangkan BLT El Nino disalurkan kepada 18,8 juta KPM dengan alokasi anggaran Rp7,5 triliun.
Pada Tahun 2024, program Bantuan Pangan disalurkan kepada 22 juta KPM dengan alokasi anggaran Rp17,4 triliun, sedangkan Program BLT Mitigasi Risiko Pangan disalurkan kepada 18,8 juta KPM dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp11,3 triliun.
Airlangga menekankan bahwa semua program ini dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme APBN. Program Perlinsos menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat.