Sidang untuk perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung (Kejagung) membacakan tuntutan untuk 9 terdakwa yang terlibat dalam perkara tersebut. Terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dituntut pidana penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar, sementara terdakwa lainnya juga dijatuhi tuntutan pidana yang berbeda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan persekongkolan dengan pejabat PT Pertamina dalam proses sewa kapal pengangkutan dan sewa storage BBM.
Penuntutan ini didasarkan pada kerugian perekonomian negara yang mencapai triliunan rupiah. JPU menekankan bahwa tujuan dari penuntutan korupsi bukan hanya hukuman pidana, tetapi juga pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pada akhirnya, negara berharap dapat mengoptimalkan pemulihan aset dan mengembalikan dampak ekonomi akibat tindak korupsi. Kesembilan terdakwa ini terlibat dalam klaster pertama dari total delapan belas terdakwa dalam perkara ini.
Perkara ini menyebabkan kerugian perekonomian negara yang signifikan dan illegal gain sejumlah miliaran dolar. JPU menyebutkan bahwa terdakwa terlibat dalam penyimpangan hulu hingga hilir, termasuk klaster minyak mentah, impor BBM, sewa kapal, dan sewa terminal BBM. Dengan adanya fakta persidangan dan tuntutan yang disampaikan, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kerugian negara akibat korupsi ini dapat pulih.