Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan bebas kepada empat terdakwa yang dituduh dalam perkara obstruction of justice dan suap kepada hakim. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Efendi SH dan didampingi oleh Adek Nurhadi SH dan Andi Saputra SH memutuskan hal tersebut pada 3 Maret 2026 hingga 4 Maret 2026. Para terdakwa, yaitu Junaidi Saibih, Tian Bahtiar, dan M Adhiya Muzakki, telah dibebaskan dari tuduhan yang menyertainya.
Junaidi Saibih, yang juga seorang Advokat dan Akademisi, dituduh melakukan obstruction of justice dan hadir di pengadilan dengan mendapat tuntutan 10 tahun penjara dan denda. Meskipun demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa Junaidi Saibih tidak terbukti bersalah dengan tuntutan yang dilayangkan kepadanya. Hal serupa juga terjadi pada Tian Bahtiar, seorang Direktur Pemberitaan JAKTV, dan M Adhiya Muzakki, seorang pengelola media sosial, yang juga dibebaskan dari dakwaan obstruction of justice yang menjerat mereka.
Pertimbangan Majelis Hakim mencakup berbagai aspek, termasuk prinsip hukum, tindakan hukum yang sah, dan kaitannya dengan kegiatan advokasi. Setiap tindakan yang diambil oleh terdakwa dalam rangka pembelaan hukum mereka dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Selain itu, kegiatan diskusi dan seminar yang dilakukan oleh terdakwa di Kampus Universitas Indonesia tidak dianggap sebagai melawan hukum, melainkan sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.
Selain itu, Majelis Hakim menyinggung tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan pers dalam menjalankan fungsi kontrol atas kekuasaan. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus diatur dengan undang-undang yang sesuai dan proporsional. Seluruh putusan Majelis Hakim didasarkan pada fakta dan bukti yang disajikan di persidangan, serta memperhatikan aspek-aspek konstitusi dan hak asasi manusia yang ada.
Keputusan akhir dari Majelis Hakim adalah memberikan hak untuk dilupakan kepada para terdakwa sebagai bagian dari pemulihan hak-hak mereka. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negatif yang dapat timbul dari informasi yang salah tentang mereka yang tersebar luas di era digital. Sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.