PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) akan tetap fokus pada pemulihan keuangan, termasuk dengan mempertahankan komposisi proyek-proyek dari pemerintah pada 2024.
Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan bahwa saat ini 70 persen proyek WIKA berasal dari pemerintah dengan skema pembayaran monthly progress atau pembayaran bulanan. “Kita akan tetap mempertahankan komposisi di mana proyek-proyek pemerintah di angka 70 persen, sebelum COVID-19 cuma 30 persen. Sisanya, kita kejar yang BUMN yang CAPEX-nya besar dan sekarang yang monthly progress payment,” ujar Mahendra dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Mahendra menyampaikan bahwa pada 2024, diproyeksikan akan terjadi perlambatan terkait dengan proyek-proyek baru. Hal ini terjadi karena WIKA berada dalam kondisi standstill atau penghentian sementara pembayaran kewajiban finansial kepada kreditur.
Menurut Mahendra, terdapat proyek-proyek yang memberikan syarat seperti dukungan fasilitas perbankan maupun buku keuangan yang positif sehingga WIKA tidak dapat terlibat dalam tender tersebut. “2024 sih akan terjadi perlambatan, cuma perlambatannya sejauh mana, masih akan kita lihatlah. Mungkin prediksinya akan sama dengan 2023,” kata Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra mengatakan bahwa tahun politik sedikit banyak mempengaruhi pemasukan dari perusahaan. Proyek yang datang pada WIKA cukup menurun pada tahun politik, seperti yang terjadi pada 2019. Namun demikian, WIKA masih mengerjakan beberapa proyek yang sedang berjalan sepanjang 2024, termasuk proyek Bendungan Karangnongko, Underpass Gatot Subroto, dan beberapa kontrak lainnya.
Pada September 2023, WIKA mengamankan kontrak baru sebesar Rp 21,44 triliun. “Proyek itu pada saat kita mendapatkan proyeknya, periode pelaksanaannya 2-3 tahun, proyek di 2023 bisa diproduksi sampai 2025,” kata Mahendra.