Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pemblokiran 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal sepanjang tahun 2023. Pemblokiran tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan bahwa penawaran ilegal melalui kegiatan promosi, iklan, atau pelatihan PBK masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, dan penggunaan aplikasi ponsel pintar. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kasan menjelaskan bahwa Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman dan terhindar dari modus penipuan dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan PBK ilegal. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan kegiatan ilegal di bidang PBK melalui saluran media sosial resmi Bappebti atau langsung ke kantor Bappebti.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas ilegal yang berusaha melakukan kegiatan usaha di Indonesia juga diharuskan mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum beroperasi.
Selain melakukan pemblokiran situs web PBK ilegal, Bappebti juga memberikan kesempatan normalisasi bagi pemilik situs web yang beritikad baik untuk mengurus perizinan. Langkah tersebut bertujuan sebagai pembinaan terhadap entitas ilegal agar patuh terhadap ketentuan peraturan di bidang PBK.
Aldison juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan legalitas perusahaan sebelum melakukan transaksi di bidang PBK. Hal ini agar tidak mudah tergiur oleh penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran. Sebelum bertransaksi, masyarakat disarankan untuk mengetahui profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui situs web resmi Bappebti.
Dengan demikian, pemblokiran situs web ilegal dan upaya pemberantasan kegiatan PBK ilegal merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam melindungi dan memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Semakin banyak kolaborasi yang dibangun, diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan PBK ilegal di Indonesia. Sumber: Republika