BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah telah hadir di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta untuk memberikan akses kemudahan bagi peserta dan mendekatkan layanan administrasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu peserta asal Yogyakarta, Pungki Ramadika Andriawan, merasa sangat terbantu dengan adanya layanan loket BPJS Kesehatan di MPP tersebut.
Menurut Pungki, layanan di MPP terasa lebih cepat dan dekat. Ia juga menyukai adanya instansi lain yang hadir di MPP tersebut, sehingga peserta dapat mengurus keperluan lain tanpa harus berpindah-pindah tempat. Pungki sengaja datang ke MPP Kota Yogyakarta untuk melakukan perubahan data kepesertaan JKN miliknya. Proses administrasi yang dibutuhkannya dapat diselesaikan dengan cepat. Ia hanya perlu melakukan pengurusan sekali, dan data kepesertaannya telah selesai diproses.
Peserta dapat datang ke loket BPJS Kesehatan di MPP Kota Yogyakarta setiap hari Rabu pukul 08.00 – 14.00 WIB. Lokasi loket BPJS Kesehatan mudah ditemukan, yaitu di lantai satu di sisi kiri jika peserta masuk melalui pintu utama. Layanan yang diberikan di MPP Kota Yogyakarta sama dengan layanan yang ada di kantor cabang. Petugas BPJS Kesehatan senantiasa memberikan pelayanan prima. Beberapa layanan yang dapat diakses peserta di MPP Kota Yogyakarta antara lain perubahan data dan identitas, perpindahan jenis kepesertaan, pendaftaran baru peserta mandiri, penambahan anggota keluarga, pengaduan, dan permintaan informasi.
Pungki dan istrinya merasakan layanan yang baik tanpa adanya diskriminasi dari rumah sakit. Meskipun menggunakan layanan di ruang rawat kelas 3, Pungki merasa layanan dan fasilitas yang diberikan memadai. Selama proses kelahiran, istrinya juga menggunakan penjaminan JKN dan merasakan fasilitas dan layanan yang baik. Seluruh biaya ditanggung oleh Program JKN.
Selain BPJS Kesehatan, terdapat berbagai instansi lain yang juga hadir di MPP Kota Yogyakarta, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Pos, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Pajak, dan Kepolisian. Terdapat juga enam instansi vertikal lain yang baru-baru ini bergabung, yaitu Imigrasi Kelas I, Pengadilan Agama, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kejaksaan Negeri, Direktorat Jenderal Perumahan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sumber: Republika