PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, melalui Pelindo Regional 1 dan Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), terus menunjukkan komitmennya dalam mencegah korupsi dengan mengikuti Roadshow Bus Antikorupsi sektor kepelabuhanan melalui kegiatan ‘Sosialisasi dan FGD Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan Platform JAGA Sektor Pelabuhan’, yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (25/10/2023), di Grha Pelindo Belawan.
Pilihan Belawan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bukti nyata Pelindo dalam mewujudkan pelabuhan bebas korupsi dengan melaksanakan program digitalisasi di seluruh lingkungan Pelindo Group.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmijaya, mengungkapkan bahwa sektor kepelabuhanan memegang peranan penting dalam ekosistem perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan pada sektor kepelabuhanan dianggap penting. Dia juga menyebutkan bahwa Belawan dipilih karena pelabuhan ini sudah termasuk dalam kategori pelabuhan yang maju.
Regional Head 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Yarham Harid, menyatakan bahwa sebagai bentuk komitmen, seluruh Pelindo Group telah melaksanakan pelayanan kepelabuhanan berbasis IT, mulai dari pelayanan kapal, barang, hingga container.
Sub Holding Pelindo Multi Terminal (SPMT) saat ini juga sedang menerapkan digitalisasi sebagai upaya pencegahan serta peningkatan kualitas melalui digitalisasi layanan terminal multipurpose dengan menggunakan aplikasi PTOS-M yang baru-baru ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI.
Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib, menekankan bahwa pemerintah telah mengembangkan National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik. NLE adalah platform digital yang menyediakan layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan melibatkan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, dan pelaku logistik. Penerapan digitalisasi pada platform NLE diharapkan dapat mengurangi celah terjadinya korupsi dalam ekosistem logistik di Indonesia. Saat ini, sudah ada 46 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi melalui NLE, dan Belawan adalah pelabuhan terbesar kelima dari 46 pelabuhan tersebut.
Operator Pelabuhan juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor kepelabuhanan, karena selama ini mereka selalu berhubungan dengan pengguna layanan kepelabuhanan.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Rivolindo, mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi merupakan arahan dari Stranas PK yang bertujuan untuk melakukan perbaikan. Dalam hal layanan, sudah ada catatan-catatan yang diberikan sebagai upaya pencegahan korupsi. Yang penting sekarang adalah komitmen untuk mencegah korupsi dari awal hingga akhir.
Untuk mendukung perbaikan layanan dan meminimalisir potensi pungutan liar (pungli), Pelindo juga melakukan digitalisasi pada layanan operasional dengan implementasi sistem layanan operasional seperti TOS Nusantara, PTOS-M, dan Phinnisi. Selain itu, digitalisasi juga dilakukan pada antarmuka dengan pelanggan sehingga semua transaksi dilakukan secara online, non-tunai, dan real-time. Langkah-langkah strategis ini dilakukan untuk optimalisasi pendapatan negara dan pencegahan terhadap tindak korupsi.
Selain itu, Pelindo juga menerapkan Whistle Blowing System (WBS) untuk melaporkan potensi tindakan curang dan korupsi kepada semua pihak yang memiliki informasi dan ingin melaporkan pelanggaran. Melalui sistem ini, Pelindo berupaya menjadi perusahaan yang lebih baik serta memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.