PTPN Group melalui pembentukan PalmCo dianggap dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebijakan Pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi pengelolaan sumber daya alam dari perkebunan di masa depan.
Ujang Sehabudin, seorang ekonom dari Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, menyatakan bahwa bisnis kelapa sawit yang dilakukan oleh PTPN Group belum terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi PTPN Group untuk merespons kebijakan Pemerintah dan kondisi pasar yang bergerak cepat dan dinamis, terutama terkait hilirisasi.
Dia mengapresiasi upaya transformasi yang dilakukan BUMN perkebunan dengan merampingkan organisasi yang gemuk menjadi sebuah sub holding yang terintegrasi. PalmCo diarahkan untuk menjadi terintegrasi agar rantai nilai yang diperoleh bisa menjadi lebih besar. Struktur organisasi yang gemuk dirampingkan, dan mindset harus diubah dari orientasi “pelayanan” menjadi orientasi bisnis yang terintegrasi.
Pembentukan PalmCo juga diharapkan dapat melakukan efisiensi dari semua aspek, terutama aspek manajemen dan operasional. Lebih jauh, pembentukan PalmCo bertujuan untuk meningkatkan skala usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga secara teori akan mendapatkan efisiensi dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan potensi profit perusahaan dan devisa negara.
PalmCo juga dapat mengoptimalkan potensi PTPN Group yang selama ini belum tergarap. Misalnya, PalmCo dapat mengelola hilirisasi produk turunan kelapa sawit seperti bioetanol dan produk kesehatan/kosmetik, serta memasarkan produk ke pasar ekspor yang belum digarap secara serius.
Untuk mendukung kinerja PalmCo, Ujang Sehabudin menilai Pemerintah harus memberikan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan produk turunan kelapa sawit, selain minyak goreng, seperti pengurangan atau pembebasan pajak ekspor atau bunga rendah untuk investasi. Tantangan dari PalmCo sendiri adalah perubahan pola fikir manajemen dan karyawan, serta kemampuan bernegosiasi di tingkat internasional terkait isu lingkungan.
Pemerintah dan pelaku usaha kelapa sawit harus bersinergi dalam merespons isu lingkungan dan melakukan negosiasi bahwa industri kelapa sawit tidak seperti yang dituduhkan negara-negara UE. Selain itu, perusahaan kelapa sawit perlu merubah orientasi produksi menjadi orientasi bisnis dan pasar, serta berorientasi pada keunggulan kompetitif.