Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak Jenis Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND) dari setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mencapai Rp 81,5 triliun per 12 Desember 2023. Capaian tersebut dianggap menggembirakan di tengah kondisi ekonomi global yang belum sehat.
“Artinya, BUMN kita di tengah situasi eksternal yang belum sehat dapat menunjukkan kinerja baik. Mereka mampu menciptakan profitabilitas yang baik dan memberikan dividen yang cukup besar. Hal ini patut diapresiasi,” kata Ekonom senior sekaligus Co-founder Institute for Social Economic and Digital (ISED) Ryan Kiryanto kepada Republika, Jumat (15/12/2023).
Ia melanjutkan bahwa sejalan dengan capaian positif tersebut, BUMN perlu diperkuat di masa depan. Selain mencapai profitabilitas yang baik dan memberikan dividen besar ke APBN, BUMN juga harus memiliki status kesehatan yang lebih banyak.
Menurut Ryan, sehat berarti tidak merugi. “Jadi yang masih punya rapot merah, tahun depan tidak boleh lagi, harus menjadi biru,” tegas dia.
Ryan menilai, jika BUMN yang sehat semakin banyak, maka pemberian dividen ke negara pun akan semakin banyak. Ia melanjutkan, Menteri BUMN Erick Thohir juga harus memperhatikan pembentukan holding BUMN.
Dalam tiga sampai empat tahun terakhir, Erick Thohir fokus pada pembentukan holding BUMN. Ryan menilai, pembentukan holding bisa dilanjutkan, namun yang belum berjalan baik harus dievaluasi.
“Apa yang menyebabkan tidak baik, holding tetap jalan tapi yang lambat perlu di-review. Bisa diperbaiki apakah konteksnya hulu, SDM, atau apa pun, agar ke depan lebih kontributif ke perekonomian nasional,” tandasnya.
Ryan menekankan bahwa BUMN tidak hanya dapat membagi dividen besar tetapi juga mampu berkontribusi lebih ke ekonomi negara, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, BUMN tidak hanya berorientasi pada profitabilitas tetapi juga dapat membantu program pemerintah.
Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa realisasi setoran dividen BUMN telah mencapai 100 persen dari target revisi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Angka tersebut tumbuh 100,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Target PNBP KND dari setoran BUMN telah direvisi cukup tinggi, yakni dari Rp 49,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).